Senin, 29 September 2008

Peran Aktif Warga dan Pemerintah untuk Mengelola Konflik Yang Belum Diatur Dalam UU No. 24/2007 ttg Bencana Sosial

KERAWANAN DAN KONFLIK SOSIAL
dan PERAN ORGANISASI MASYARAKAT



Tinjauan Umum UU No. 24/2007 tentang Bencana Sosial

Definisi Bencana

Di dalam UU No. 24/2007 definisi tentang Bencana sangat luas mencakup bencana alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia. Bencana karena faktor manusia dikategorikan sebagai Bencana Sosial. Definisi Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Sedangkan definisi Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Adanya inkonsistensi didalam pengaturan definisi bencana sosial dengan rawan bencana di dalam UU No. 24/2007. Inkonsistensi definisi itu ada pada penyebab bencana sosial yaitu konflik sosial antar kelompok atau komunitas masyarakat dan teror sedangkan beberapa bidang yang dapat dikategorikan sebagai penyebab bencana atau rawan bencana adalah potensi konflik pada bidang sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Melihat pada beberapa peristiwa kekerasan yang pernah terjadi di Indonesia seperti konflik di Ambon, Pasuruan, Papua, Timor-Timur, Aceh, Poso-Palu, Sampit, Sampang, Tragedi Mei 1998, G30S-PKI, dll; secara jelas digambarkan bahwa penyebab konflik atau akar persoalan adalah: konflik sosial, ekonomi, politik, budaya, dan agama.

Tata Cara Penanggulangan Bencana

UU No. 24/2007 telah mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terdiri dari 3 tahap yaitu: prabencana; saat tanggap darurat; dan pascabencana. Didalam penanganan konflik baik pra-konflik; pada saat konflik; dan pasca-konflik tidak dapat menggunakan tata cara penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam UU No. 24/2007. Menurut pendapat saya sebelum kita menentukan tata cara penanggulangan konflik, terlebih dahulu yang harus kita lakukan adalah mencari akar persoalan dan penyebab terjadinya konflik, setelah itu baru kita menentukan bagaimana cara penanggulangan dan penyelesaian konflik sesuai dengan kondisi budaya, politik, agama, dan sosial di daerah tersebut.

Penanggungjawab Penanggulangan Bencana

Yang bertanggungjawab untuk melakukan kegiatan penanggulangan bencana adalah Pemerintah bersama-sama dengan Pemerintah Daerah sebagai penanggungjawab utama/primer sedangkan masyarakat serta organisasi masyarakat sebagai pihak yang membantu dan mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pemerintah tidak bisa mengabaikan tanggungjawabnya dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial serta rasa aman terhadap para warga negaranya; serta pemenuhan akan hak sosial, ekonomi, politik, budaya, dan beragama.

Urgensi RUU Penanganan & Pencegahan Konflik

Di tinjau dari beberapa perbedaan karakteristik setiap bencana serta kompleksitas persoalan dari konflik itu sendiri, maka cara pencegahan, penanggulangan, maupun pemulihannya haruslah berbeda. Dalam penanganan dan pencegahan konflik peran aktif dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah sangat diperlukan.
Beberapa hal yang perlu untuk diatur di dalam RUU Penanganan & Pencegahan Konflik adalah;
1. tanggungjawab Negara (Pemerintah dan Pemerintah Daerah) dalam pra-konflik, saat terjadinya konflik, maupun pasca-konflik termasuk mencari akar persoalan yang menyebabkan terjadinya konflik. Mengungkapkan hasil temuan di lapangan mengenai hal-hal yang menjadi penyebab konflik serta siapa para pelaku konflik.
2. memberikan jaminan sosial dan jaminan rasa aman terhadap para korban, para pekerja sosial kemanusiaan, dan para pekerja human rights defender.
3. tanpa harus menunggu proses hukum dan pembuktian lainnya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib untuk memberikan ganti rugi serta merehabilitasi para korban.
4. memfasilitasi masyarakat dan organisasi masyarakat dalam terlibat aktif untuk penanganan dan pencegahan serta pengungkapan fakta-fakta yang menyebabkan terjadinya konflik.
5. dalam resolusi konflik tidak boleh melupakan tanggungjawab moral maupun tanggungjawab hukum dari para pelaku tanpa melihat status, jabatan, dan pangkat.
6. upaya rekonsiliasi harus diikuti dengan pengungkapan kebenaran dan menegakkan keadilan di hadapan hukum bagi para pelaku, dengan demikian Negara telah memperhatikan rasa keadilan bagi korban.

Alasan pemilihan judul RUU Penanganan dan Pencegahan Konflik

Tragedi kekerasan yang terjadi secara beruntun dan terus menerus tanpa henti memaksa kita agar Negara membuat Undang-Undang untuk menangani konflik dan mencegah konflik. Upaya pemerintah dalam menangani konflik terus diupayakan oleh Pemerintah tetapi belum menuaikan hasil yang berarti bagi kita semua, oleh karena itu saya menimbang dalam menangani konflik tanpa ada tindakan pencegahan, bangsa ini akan selalu dilanda konflik yang berkepanjangan. Bila konflik sudah dapat di ketahui sejak dini dengan upaya pemetaan potensi-potensi konflik, maka Pemerintah dapat mengupayakan tindakan-tindakan pencegahan.

Jakarta, 28 Juli 2007


Vera Wenny Soemarwi

Peran Aktif Warga dan Pemerintah untuk Mengelola Konflik Yang Belum Diatur Dalam UU No. 24/2007 ttg Bencana Sosial

KERAWANAN DAN KONFLIK SOSIAL
dan PERAN ORGANISASI MASYARAKAT


Tinjauan Umum UU No. 24/2007 tentang Bencana Sosial

Definisi Bencana

Di dalam UU No. 24/2007 definisi tentang Bencana sangat luas mencakup bencana alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia. Bencana karena faktor manusia dikategorikan sebagai Bencana Sosial. Definisi Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Sedangkan definisi Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Adanya inkonsistensi didalam pengaturan definisi bencana sosial dengan rawan bencana di dalam UU No. 24/2007. Inkonsistensi definisi itu ada pada penyebab bencana sosial yaitu konflik sosial antar kelompok atau komunitas masyarakat dan teror sedangkan beberapa bidang yang dapat dikategorikan sebagai penyebab bencana atau rawan bencana adalah potensi konflik pada bidang sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Melihat pada beberapa peristiwa kekerasan yang pernah terjadi di Indonesia seperti konflik di Ambon, Pasuruan, Papua, Timor-Timur, Aceh, Poso-Palu, Sampit, Sampang, Tragedi Mei 1998, G30S-PKI, dll; secara jelas digambarkan bahwa penyebab konflik atau akar persoalan adalah: konflik sosial, ekonomi, politik, budaya, dan agama.

Tata Cara Penanggulangan Bencana

UU No. 24/2007 telah mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terdiri dari 3 tahap yaitu: prabencana; saat tanggap darurat; dan pascabencana. Didalam penanganan konflik baik pra-konflik; pada saat konflik; dan pasca-konflik tidak dapat menggunakan tata cara penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam UU No. 24/2007. Menurut pendapat saya sebelum kita menentukan tata cara penanggulangan konflik, terlebih dahulu yang harus kita lakukan adalah mencari akar persoalan dan penyebab terjadinya konflik, setelah itu baru kita menentukan bagaimana cara penanggulangan dan penyelesaian konflik sesuai dengan kondisi budaya, politik, agama, dan sosial di daerah tersebut.

Penanggungjawab Penanggulangan Bencana

Yang bertanggungjawab untuk melakukan kegiatan penanggulangan bencana adalah Pemerintah bersama-sama dengan Pemerintah Daerah sebagai penanggungjawab utama/primer sedangkan masyarakat serta organisasi masyarakat sebagai pihak yang membantu dan mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pemerintah tidak bisa mengabaikan tanggungjawabnya dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial serta rasa aman terhadap para warga negaranya; serta pemenuhan akan hak sosial, ekonomi, politik, budaya, dan beragama.

Urgensi RUU Penanganan & Pencegahan Konflik

Di tinjau dari beberapa perbedaan karakteristik setiap bencana serta kompleksitas persoalan dari konflik itu sendiri, maka cara pencegahan, penanggulangan, maupun pemulihannya haruslah berbeda. Dalam penanganan dan pencegahan konflik peran aktif dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah sangat diperlukan.
Beberapa hal yang perlu untuk diatur di dalam RUU Penanganan & Pencegahan Konflik adalah;
1. tanggungjawab Negara (Pemerintah dan Pemerintah Daerah) dalam pra-konflik, saat terjadinya konflik, maupun pasca-konflik termasuk mencari akar persoalan yang menyebabkan terjadinya konflik. Mengungkapkan hasil temuan di lapangan mengenai hal-hal yang menjadi penyebab konflik serta siapa para pelaku konflik.
2. memberikan jaminan sosial dan jaminan rasa aman terhadap para korban, para pekerja sosial kemanusiaan, dan para pekerja human rights defender.
3. tanpa harus menunggu proses hukum dan pembuktian lainnya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib untuk memberikan ganti rugi serta merehabilitasi para korban.
4. memfasilitasi masyarakat dan organisasi masyarakat dalam terlibat aktif untuk penanganan dan pencegahan serta pengungkapan fakta-fakta yang menyebabkan terjadinya konflik.
5. dalam resolusi konflik tidak boleh melupakan tanggungjawab moral maupun tanggungjawab hukum dari para pelaku tanpa melihat status, jabatan, dan pangkat.
6. upaya rekonsiliasi harus diikuti dengan pengungkapan kebenaran dan menegakkan keadilan di hadapan hukum bagi para pelaku, dengan demikian Negara telah memperhatikan rasa keadilan bagi korban.

Alasan pemilihan judul RUU Penanganan dan Pencegahan Konflik

Tragedi kekerasan yang terjadi secara beruntun dan terus menerus tanpa henti memaksa kita agar Negara membuat Undang-Undang untuk menangani konflik dan mencegah konflik. Upaya pemerintah dalam menangani konflik terus diupayakan oleh Pemerintah tetapi belum menuaikan hasil yang berarti bagi kita semua, oleh karena itu saya menimbang dalam menangani konflik tanpa ada tindakan pencegahan, bangsa ini akan selalu dilanda konflik yang berkepanjangan. Bila konflik sudah dapat di ketahui sejak dini dengan upaya pemetaan potensi-potensi konflik, maka Pemerintah dapat mengupayakan tindakan-tindakan pencegahan.

Jakarta, 28 Juli 2007


Vera Wenny Soemarwi

Perlukan Indonesia sebuah Undang-Undang Pendidikan yang Mengatur Mengenai Badan Hukumnya?

YAYASAN PENDIDIKAN VERSUS BADAN HUKUM PENDIDIKAN
Vera Wenny Soemarwi

Konsep Pemerintah tentang management berbasis sekolah/madrasah dan otonomi dalam pengelolaan pendidikan formal yang terlalu dipaksakan diatur dalam draft Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) khususnya rancangan tertanggal 7 November 2007 masih sangat lemah. Mengapa saya katakan konsep pemerintah itu lemah? Karena RUU BHP ini yang mengatur tentang management berbasis sekolah dan otonomi dalam pengelolaan pendidikan formal bila diimplementasikan akan bertentangan dengan UUD 1945 dan UU lainnya khususnya UU tentang Yayasan. Bahkan yang lebih parah lagi RUU BHP ini telah menyimpang dari dasar hukum pembentukannya yaitu UU tentang Sisdiknas.

Apakah draft RUU BHP tertanggal 7 November 2007 sudah sesuai dengan amanat UU No. 20 tahun 2003?

Pertama, draft RUU BHP ini tidak membedakan antara penyelenggara dan satuan pendidikan formal. Maka di dalam RUU BHP ini baik penyelenggara maupun satuan pendidikan formal diwajibkan untuk membentuk BHP. Sedangkan dalam Pasal 53 UU No. 20/2003 salah satu atau keduanya dapat membentuk BHP. Bisa penyelenggaranya saja yang membentuk BHP atau satuan pendidikannya saja yang membentuk BHP atau keduanya baik penyelenggaranya maupun satuan pendidikannya bersama-sama dapat membentuk BHP. UU No. 20/2003 memberikan keleluasaan kepada salah satunya baik penyelenggara atau satuan pendidikan untuk membentuk BHP.

Kedua, UU No. 20/2003 mengatakan bahwa pendiri satuan pendidikan yang diwajibkan untuk membentuk BHP adalah Pemerintah atau masyarakat. Salah satu dari pendiri satuan pendidikan yaitu Pemerintah atau masyarakat yang diwajibkan untuk membentuk BHP. UU itu tidak mewajibkan keduanya untuk membentuk BHP. UU itu lebih mewajibkan kepada Pemerintah untuk membentuk BHP sedangkan masyarakat mempunyai pilihan apakah akan membentuk BHP atau tidak.
Tinjauan yuridis RUU BHP ini mengatakan bahwa penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dan seluruhnya dianggap sebagai pendiri BHP yang diwajibkan oleh RUU ini untuk mendirikan BHPP (Badan Hukum Pendidikan Pemerintah), BHPD (Badan Hukum Pemerintah Daerah), dan BHPM (Badan Hukum Pendidikan Masyarakat).

Ketiga, yang dimaksud dengan Pemerintah (dengan penulisan huruf P dengan huruf besar) menurut UU No. 20/2003 pasal 1 nomor 28 jo UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 nomor 1 adalah Pemerintah Pusat (Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sesuai dengan UUD 1945). Satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah wajib untuk membentuk BHP. Sedangkan UU No. 20/2003 pasal 53 tidak mewajibkan pemerintah daerah untuk membentuk BHP. Dengan demikian mengapa draft RUU BHP versi 7 November 2007 mewajibkan pemerintah daerah untuk membentuk BHP? Rumusan draft RUU BHP ini yang mewajibkan pemerintah daerah dan masyarakat untuk membentuk BHP jelas bertentangan dengan dasar hukum pembentuk RUU BHP ini yaitu UU No. 20/2003.
Pendapat ini dipertegas dengan PP No. 25/2000 (tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom) pasal 2 ayat (3) untuk bidang pendidikan dan kebudayaan, Pemerintah (Pusat) mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengembangkan khususnya untuk pendidikan tinggi, pendidikan jarak jauh dan sekolah international. Maka untuk pendidikan tinggi yang didirikan oleh Pemerintah diwajibkan untuk membentuk BHP sedangkan masyarakat yang mempunyai satuan pendidikan tinggi dapat membentuk BHP bila Pemerintah menentukan demikian. Pemerintah sebagai pendiri pendidikan tinggi lebih mempunyai kewajiban yang mutlak untuk membentuk BHP sedangkan pendidikan tinggi yang didirikan oleh masyarakat tidak diwajibkan untuk membentuk BHP. Dasar pemikiran tersebut berdasar pada UU No. 20/2003 jo PP No. 25/2000 yang tidak secara tegas mengatur mengenai kewajiban masyarakat untuk mendirikan BHP untuk pendidikan tinggi.

Keempat, bila dilihat pada tanggungjawab dan wewenang pengelolaan pendidikan maka untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah merupakan tanggungjawab pemerintah daerah provinsi [UU No. 20/20003 Pasal 50 ayat (4)].
Sedangkan pemerintah kabupaten/kota bertanggungjawab untuk mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal [UUNo. 20/2003 Pasal 50 ayat (5)].
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pendidikan dasar dan menengah jelas tidak wajib untuk membentuk BHP karena tanggungjawab dan wewenang pengelolaannya ada pada pemerintah daerah. Hal ini dipertegas dengan pemerintah daerah sebagai pendiri pendidikan formal tidak diwajibkannya oleh UU Sisdiknas untuk membentuk BHP. Dengan kata lain pendidikan dasar dan menengah baik yang didirikan oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat tidak diwajibkan untuk mendirikan BHP. Badan hukum seperti yayasan, perkumpulan, dan nazhir yang melakukan kegiatan usaha di bidang pendidikan diperbolehkan untuk tetap melakukan kegiatan usaha pendidikan tanpa harus mengubah dirinya dan menyesuaikan tata kelolanya dengan BHP.

Apa prinsip nirlaba itu? Dan bagaimana pembiayaan BHP serta tanggungjawab Pemerintah bila dikaitkan dengan Pasal 31 UUD 1945?

Prinsip kegiatan usaha nirlaba adalah kegiatan yang bersifat tidak mengutamakan pemerolehan keuntungan.
Pasal 4 RUU BHP ini mengatakan bahwa BHP mengelola dana secara mandiri, dengan prinsip nirlaba, meskipun tujuan utamanya bukan mencari sisa lebih, tetapi apabila ada sisa lebih hasil usaha dari kegiatan BHP maka sisa tersebut ditanamkan kembali ke dalam BHP untuk meningkatkan kapasitas dan mutu layanan pendidikan. Tetapi prinsip nirlaba ini bertentangan dengan pasal 30 RUU BHP ini yang mengatakan apabila BHP mempunyai sisa lebih dilarang dialihkan kepemilikannya secara langsung atau tidak langsung kecuali ditetapkan dalam anggaran dasar. Pengecualian pengalihan sisa lebih dan pengaturan apabila ada sisa lebih dari hasil kegiatan BHP ini dapat digunakan untuk kepentingan BHP. Pengecualian itu jelas bertentangan dengan prinsip nirlaba. Pertentangan prinsip nirlaba pada RUU BHP ini dapat dilihat secara jelas dalam penjelasan pasal 32 ayat (4) dengan memberikan wewenang kepada BHP untuk menggalang dana baik dengan mendayagunakan potensi internal BHP (misalnya penelitian, pemberian jasa oleh laboratorium, pendidikan berkelanjutan) maupun dengan mendirikan atau ikut serta dalam badan usaha yang tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan. Sehingga prinsip nirlaba pada BHP ini hanya sekedar slogan saja.
Yayasan pendidikan juga menerapkan prinsip nirlaba. Yayasan pendidikan dalam menjalankan kegiatan yayasan dan untuk mendukung segala kegiatan yang dijalankan oleh yayasan, maka yayasan dapat dapat memisahkan kekayaannya sebesar 25% untuk membentuk suatu badan usaha. Sedangkan seluruh kekayaan yayasan tidak boleh dialihkan kepada siapapun tanpa pengecualian dan hal itu dipertegas dalam anggaran dasar yayasan. Dengan demikian mengapa yayasan pendidikan tidak diperbolehkan menyelenggarakan pendidikan meskipun di dalam anggaran dasar yayasan pendidikan dan UU Yayasan mengatur secara tegas tentang prinsip nirlaba dalam menjalankan usahanya?

Bagaimana penerapan RUU BHP ini terhadap pemenuhan hak peserta didik yang diberikan oleh Negara melalui Pemerintah? Apakah RUU BHP ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945?

Pasal 35 RUU BHP ini mengatur peserta didik yang boleh menerima beasiswa atau bantuan biaya pendidikan adalah calon dan/atau peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi dan/atau memiliki potensi akademik tinggi, harus dialokasikan oleh BHP 10% sampai dengan 20% dari jumlah seluruh peserta didik. Dalam pembatasan pemberian bantuan dana pendidikan tersebut Pemerintah menerapkan prinsip keberpihakan kepada mereka yang tersisih (preferential option for the poor). Masyarakat yang berhak mendapatkan dana pendidikan melalui BHPM yang menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar saja sedangkan yang tidak menyelenggarakan program tersebut tidak mendapatkan bantuan dana pendidikan. RUU BHP ini telah menerapkan perlakuan yang berbeda antara BHPP, BHPD dengan BHPM. Perlakuan yang berbeda yang dilegalkan oleh RUU BHP ini akan memperkuat tirani kekuasaan Pemerintah.
Penerapan prinsip ini oleh Pemerintah jelas telah melanggar prinsip non-discriminative. Apakah benar jumlah seluruh peserta didik wajib belajar di Indonesia hanya mencapai 10% sampai 20% dari jumlah seluruh peserta didik di Indonesia? Sedangkan konstitusi kita telah melindungi setiap warga Negara untuk mendapatkan pendidikan, mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah wajib membiayainya.
RUU BHP ini telah mengalihkan tanggungjawab pendanaan pendidikan formal dari tanggungjawab Negara untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Tanggungjawab pendanaan pendidikan formal adalah tanggungjawab mutlak Pemerintah dan pemerintah daerah sedangkan masyarakat mempunyai hak untuk menerima manfaat dana sebesar 20% dari APBN di bidang pendidikan.
Dengan demikian RUU BHP ini tidak menjamin pemenuhan hak peserta didik untuk bebas dari perlakuan yang tidak memihak dan tidak adil.

Dengan pengesahan status badan hukum pendidikan (bhp) melalui RUU BHP ini, kemudian bagaimana perlakuan Pemerintah terhadap badan hukum lainnya yang menjalankan usaha di bidang pendidikan seperti yayasan, perkumpulan, nazhir dan sejenisnya?

Perlakuan yang berbeda dari Pemerintah baik terhadap masyarakat (peserta didik) maupun terhadap badan hukum yang didirikan oleh masyarakat yaitu yayasan, perkumpulan, dan nazhir jelas tampak dalam setiap rumusan RUU BHP ini. Upaya Pemerintah untuk merumuskan badan hukum pendidikan kedalam RUU BHP ini telah membuktikan bahwa tindakan Pemerintah itu telah mengesampingkan aspek legalitas Yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan. UU Yayasan jelas melindungi setiap yayasan yang melakukan kegiatan usaha dari badan usaha yayasan di bidang pendidikan. UU Yayasan ini belum dicabut atau belum di revisi. Kekuatan yuridis yang diberikan oleh UU Yayasan untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap yayasan yang telah didirikan berdasarkan UU No. 16/2001 jo UU No. 28/2004 untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pendidikan tetap dijamin oleh negara. Sehingga RUU BHP ini tidak mempunyai wewenang untuk mengurangi atau mengeliminasi bahkan melarang yayasan untuk melakukan kegiatan usahanya khususnya dibidang pendidikan.

Beberapa catatan dibawah ini yang perlu diperhatikan bahwa pengaturan dalam RUU BHP ini yang telah memposisikan badan hukum pendidikan ini lebih tinggi bahkan lebih berkuasa dari yayasan di bidang pendidikan yang sah dan diakui oleh negara.

Pertama, badan hukum yang didirikan untuk menyelenggarakan pendidikan formal (yayasan, perkumpulan, nazhir, serta badan hukum yang sejenis lainnya) setelah (R)UU ini berlaku, berbentuk BHPP, BHPPD, dan BHPM [pasal 5 ayat (5), penjelasan pasal 5, pasal 9, pasal 53 ayat (1)].

Kedua, tata kelola yayasan, perkumpulan, dan nazhir, wajib menyesuaikan dengan tata kelola BHP dan tata kelola tersebut wajib dicantumkan dalam anggaran dasarnya. Organ dan fungsi pokok dalam BHP jelas berbeda dengan organ dan fungsi pokok yayasan pendidikan. Prinsip-prinsip pengelolaan yayasan pendidikan sama dengan prinsip BHP yang transparan, akuntabel, otonom, penjaminan mutu layanan pendidikan, layanan pendidikan yang prima kepada peserta didik, keberagaman, dan keberlanjutan dalam layanan pendidikan. Kalau prinsip pengelolaan dan tugas serta tanggungjawab dari masing-masing organ di BHP itu sama dengan yayasan pendidikan, mengapa yayasan pendidikan harus merubah dirinya menjadi BHP?

Ketiga, pengesahan ulang terhadap seluruh badan hukum yang menjalankan usaha di bidang pendidikan memposisikan RUU BHP sebagai super-legitimasi terhadap UU Yayasan. Persyaratan pengesahan ulang dengan cara yayasan pendidikan diwajibkan untuk merubah tata kelola serta perubahan badan hukum yang melindungi kegiatan usaha di bidang pendidikan untuk mendapatkan pengakuan dan perizinan dari instansi terkait (Depdiknas).

Keempat, pengalihan kekayaan yayasan kepada BHP merupakan tindakan penyimpangan dari UU Yayasan. Kekayaan yayasan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain kecuali yayasan yang sejenis atau kepada Negara.

Kelima, pembubaran yayasan. Perubahan status dari yayasan pendidikan kepada BHP bila ditinjau antara UU Yayasan dengan RUU BHP jelas bertentangan. UU Yayasan mengatur mengenai yayasan dapat dibubarkan karena jangka waktu berdirinya telah berakhir, atau tujuan yayasan didirikan tidak tercapai, atau dengan putusan Pengadilan karena alasan yayasan telah melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, tidak mampu membayar utang yayasan dan harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utannya. Tidak bisa yayasan pendidikan merubah dirinya menjadi Badan Hukum Pendidikan hanya karena UU Sisdiknas mengatur demikian.

Setiap rumusan dalam RUU BHP ini dan diperkuat dengan UU No. 20/2003 pasal 72 yang menghendaki seluruh badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usahanya dibidang pendidikan yang belum berbadan hukum pendidkan maka dengan berlakunya RUU BHP diwajibkan untuk menyesuaikan diri menjadi BHP.

Ketentuan tersebut jelas telah melanggar hak setiap warganya yang memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum, mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Di tinjau dari hak konstitusi peserta didik, hak yayasan pendidikan, hak perkumpulan dan nazhir jelas Pemerintah melalui RUU BHP ini telah merampas hak-hak tersebut. Tindakan pemerintah dalam mengupayakan tindakan-tindakan menghapuskan Hak Hidup yayasan pendidikan, perkumpulan, nazhir dan badan usaha serta badan hukum lainnya yang bergerak dalam bidang pendidikan merupakan tindakan inkonstitusional.

Kekawatiran kami sistem pendidikan di Indonesia akan kacau dengan diberlakukannya RUU BHP ini. Kekacauan ini diperkuat dengan sistem management berbasis sekolah/madrasah dan otonomi dalam pengelolaan pendidikan formal yang belum jelas dan belum dipersiapkan sistem yang mendukung management tersebut serta kondisi sosio-politik di Indonesia yang belum siap untuk menghadapi sistem demokrasi terbuka.


Jakarta, 21 November 2007

Hubungan Kerja Forum Kerukunan Umat Bergama dengan Lembaga lain di Daerah

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah sebuah forum antar umat beragama yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah. FKUB ini berkedudukan di provinsi dan di kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Forum ini merupakan forum yang independent. FKUB bersifat independent artinya baik lembaga FKUB maupun anggota-anggota FKUB tidak terafiliasi kepada salah satu partai politik, bukan pegawai negeri aktif, bukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, maupun Dewan Perwakilan Rakyat, bukan anggota militer aktif, bukan anggota polisi aktif, dan bukan pejabat pemerintah.
Posisi Dewan Penasehat FKUB berada di luar struktur organisasi FKUB. FKUB hanya mempunyai hubungan konsultatif dengan Dewan Penasehat FKUB. Pola hubungan FKUB dengan Dewan Penasehat FKUB merupakan dua struktur organisasi yang terpisah meskipun kedua lembaga FKUB dengan Dewan Penasehat FKUB mempunyai hubungan kemitraan (lihat Buku Tanya Jawab Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 Bab III No. 18 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama).
Sebaiknya selalu diupayakan agar FKUB mandiri dari campur tangan Dewan Penasehat baik dalam aktifitas FKUB sehari-hari maupun dalam setiap pengambilan keputusan-keputusan penting dalam FKUB.
FKUB dapat membina hubungan baik dengan organisasi masyarakat yang memiliki perhatian terhadap kebebasan beragama maupun organisasi masyarakat keagamaan lainnya.
Rakornas FKUB yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 7 dan 8 Agustus 2008 telah menghasilkan sebuah rancangan mengenai hubungan kerja FKUB dengan Dewan Penasehat, Pemerintah Daerah, LSM, dan majelis agama di daerah tersebut. Beberapa rancangan itu khususnya mengenai hubungan Dewan Penasehat dengan FKUB menggambarkan hubungan kerja yang melebihi dari hubungan konsultative. Bila hubungan antara FKUB dengan Dewan Penasehat melebihi dari hubungan consultative dikawatirkan FKUB akan kehilangan independensinya dalam menentukan kehidupan beragama diwilayah tersebut dan agama dikawatirkan akan dijadikan komoditi politik.



RANCANGAN RUMUSAN KOMISI B
HUBUNGAN KERJA FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
RAKOR FKUB SE INDONESIA, BANDUNG 6 S/D 8 AGUSTUS 2008



Pendahuluan

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah forum yang dibemtuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam membangun, dan memelihara, memberdaayakan umet beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan, FKUB bersifat independen dalam menetapkan kebijakan melalui musyawarah dan mufakat. Namun sekalipun demikian, FKUB hendaklah membangun jaringan hubungan kerja yang harmonis dengan lembaga-lembaga terkait seperti dengan Dewan Penasehat, Pemuka-Pemuka Agama dan Organisasi Kemasyarakat Keagamaan dan Pemerintah Daerah setempat. Berkenaan dengan itu, maka perlu dirumuskan Pedoman Hubungan Kerja antara FKUB dengan lembaga-lembaga dimaksud yaitu sebagai berikut.

A. Hubungan Kerja dengan Dewan Penasehat

FKUB melakukan pertemuan berkala sedikitnya sekali dalam tiga bulan untuk bertukar informasi tentang langkah kebijakan yang diambil FKUB, demikian juga tentang pelaksanaan tugas Dewan Penasehat yaitu memberikan masukan kepada Kepala Daerah guna perumusan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama dan memfasilitasi hubungan FKUB dengan instansi-instansi terkait.
FKUB dapat meminta bantuan Dewan Penasehat apabila FKUB mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan bulat melalui proses musyawarah mufakat selanjutnya.
Dewan Penasehat dapat mendorong terwujudnya keterpaduan di kalangan anggota FKUB sehingga diharapkan dapat terciptanya harmonisasi di kalangan anggotanya.
FKUB dapat meminta dukungan Dewan Penasehat atas kesepakatan rekomendasi yang diambil FKUB dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang berkenaan dengan permohonan pendirian rumah ibadah.
Dewan Penasehat dapat menyelenggarakan pertemuan segi tiga antara Dewan Penasehat, FKUB dan Pemerintah Daerah membahas dasar kebijakan pemerintah dalam pemberian izin pendirian rumah ibadah, izin sementara penggunaan bukan bangunan rumah ibadat sebagai tempat ibadah paling lama 2 (dua) tahun.
Paling lambat Kepala Daerah dalam jangka waktu 90 hari memberikan respon terhadap permohonan izin pendirian rumah ibadah.
FKUB dapat mengundang Dewan Penasehat dan Kepala Daerah untuk dapat mengimplementasikan keseluruhan persyaratan pendirian rumah ibadah sebagaimana yang dimaksud dalam dalam Pasal 13 dan 14 PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006.
Dewan Penasehat, diminta atau tidak diminta, dapat mengundang FKUB membahas suatru persoalan aktual di masyarakat yang dipandang dapat mengganggu kerukunan umat beragama.
FKUB dapat mengajukan usulan permintaan alokasi anggaran APBD melalui Dewan Penasehat.
Dewan Penasehat FKUB mendorong Pemerintah Daerah dan DPRD menetapkan alokasi anggaran untuk kegiatan FKUB.
FKUB dapat mengundang Dewan Penasehat untuk membahas berbagai aspirasi umat beragama yang ditampung dan disalurkan oleh FKUB khususnya yang berkenaan dengan kebutuhan pelaksanaan hari raya bagi dua atau lebih agama yang bersamaan waktunya.
FKUB dapat mengundang para camat, kepala dinas terkait, kepala desa maupun lurah untuk membahas pelaksanaan tugas masing-masing baik dalam pendataan kependudukan umat beragama yang sahih maupun dalam tugas pemberian keterangan izin penggunaan bangunan bukan rumah ibadat sebagai tempat ibadah sementara.
FKUB dapat mengadakan pertemuan dengan instansi terkait berkenaan dengan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, pendidikan, kesadaran politik, hukum, budaya dan lain sebagainya.

B. Hubungan FKUB dengan Pemuka Agama/LSM Kerukunan

Membangun komunikasi dengan para pemuka agama dari seluruh komponen umat beragama baik yang sudah merasa terwakili atau belum terwakili dalam FKUB.
Menyelenggarakan pembahasan tentang topik-topik ajaran agama yang memiliki kesamaan istilah sehingga dapat dibangun semangat penghargaan terhadap semua agama yang dianut oleh masyarakat.
FKUB melakukan konsultasi secara berkala terhadap Pimpinan Majelis-Majelis Agama guna mmperoleh masukan maupun gagasan dalam upaya peningkatan kerukunan umat bergama.
Sebelum mengajukan usul penggantian antara waktu anggota yang berhalangan tetap maka sebaiknya dilakukan musyawarah terlebih dahulu dengan Pimpinan Majelis Agama yang mengutus anggota yang bersangkutan.
Melakukan koordinasi dengan pengurus LSM Kerukunan Umat Beragama guna menyerap aspirasi mereka yang berkenaan dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama.
Pengurus LSM Kerukunan Umat Beragama dihimbau untuk mengadakan konsultasi dengan FKUB manakala memandang terdapat hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kerukunan umat beragama.
LSM Kerukunan Umat Beragama secara terus menerus melakukan kegiatan pemeliharaan kerukunan umat beragama melalui kegiatan dialog, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sosialisasi berbagai ketentuan peraturan tentang kerukunan dan program pemberdayaan masyarakat.
Berkenaan dengan pemberian rekomendasi permohonan pendirian rumah ibadat sepenuhnya menjadi wewenang FKUB.
Apabila dipandang perlu dan sangat dibutuhkan, FKUB Kabupaten/Kota dapat menyarankan pembentukan FKUB Kecamatan sebagai perpanjangan tangan guna membantu melaksanakan tugas FKUB.
FKUB Kecamatan tidak berwenang memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadat.
FKUB dapat memperluas wilayah jangkuan kegiatannya ke lapisan masyarakat terbawah, melalui kerjasama dengan seluruh pemuka masyarakat dan budaya setempat.
Memberdayakan masyarakat untuk mengatasi persoalan kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan agar mereka memiliki ketahanan mental di dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan global.
Membangun partisipasi pemuka agama-agama secara bersama-sama untuk mengatasi berbagai problema ekonomi, pendidikan, politik, hukum dan sebagainya untuk mewujudkan kerukunan sosial.
Menggerakan partisipasi masyarakat untuk mengatasi berbagai dampak bencana alam, penyakit menular untuk menciptakan semangat kebersamaan di masyarakat tanpa membedakan asal usul dan latar belakang agama, budaya, aliran politik dan suku.
Mengikutsertakan partisipasi pemuka agama, majelis agama dan pemuda lintas agama dalam kegiatan-kegiatan keagamaan dan pemberdayaan masyarakat seperti penanggulangan bencana alam, penanggulangan kemiskinan dan pelestarian lingkungan hidup.
Melaksanakan program wawasan kebangsaan dan cinta tanah air bagi masyarakat dalam memperkokoh kerukunan umat beragama.
Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program pembangunan demokrasi khususnya yang berkenaan dengan penggunaan hak-hak politik secara matang.

C. Hubungan FKUB dengan Instansi Terkait

FKUB dapat meminta dukungan pihak instansi keamanan apabila terjadi gangguan ketertiban kehidupan umat beragama.
FKUB dapat meminta pihak terkait untuk menetapkan Rencana Umum Tata Ruang Daerah sehingga dapat tergambar dengan jelas rencana lokasi-lokasi pendirian rumah ibadat.
FKUB dapat berkonsultasi kepada instansi penyelenggara pemilu/pilkada untuk dapat menjaga wibawa pemuka agama dalam keterlibatan dalam aktivitas politik.
FKUB hendaknya dapat menjaga sepenuhnya agar kedudukan dan pengurus/anggota FKUB tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis untuk menjaga kenetralannya.
D. FKUB dan Peraturan Gubernur
Gubernur memiliki kewenangan untuk menetapkan Peraturan Gubernur yang mengatur tata kinerja FKUB sepanjang tidak bertentangan dengan PBM No. 9 dan 9 Tahun 2006.
Peraturan Gubernur mencakup: (a) keanggotaan Dewan Panasehat baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota (b) masa kerja satu periode kepengurusan (c) tata cara penggantian antar waktu baik karena behalangan tetap atau sebab lainnya (d) bendera (e) bentuk stempel (f) logo dan perangkat keorganisasian lainnya (g) tata cara pedoman penyiaran agama.
Pemerintah Kabupaten/Kota tidak perlu mengeluarkan Peraturan Kabupaten/Kota karena akan dapat membuat kesenjangan antara satu daerah dengan daerah lainnya.

-------------****---------------

Jumat, 26 September 2008

Usulan Program Kerja FKUB Se-Indonesia

RANCANGAN PROGRAM KERJA KOMISI C:
RAKOR FKUB SE INDONESIA DI BANDUNG
TANGGAL 6 S/D 8 AGUSTUS 2008


Pendahuluan
Terbukanya peluang pengamalan ajaran agama secara paripurna oleh masing-masing penganut agama sangat tergantung dari kemampuan masyarakat mewujudkan kerukunan umat beragama. Kerukunan hidup beragama adalah bagian penting dari kerukunan nasional oleh karena itu kerukunan yang ingin diwujudkan itu adalah kerukunan yang dinamis, kreatif dan inovatif. Hal ini disebabkan karena kerukunan hidup umat beragama bukanlah sesuatu yang sudah selesai akan tetapi terus berproses. Kerukunan itu hendaklah berasal dari akar-akar tradisi masyarakat setempat sehingga dengan mudah dapat dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat. Untuk menuju kepada perwujudan kerukunan yang berkelanjutan itu ditentukan oleh adanya kerjasama yang harmonis antara sesama pemuka agama, antara pemuka agama dengan aparat pemerintah. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 telah mengamanatkan adanya empat tugas dan fungsi FKUB yaitu: melakukan dialog, menampung aspirasi, menyalurkan aspirasi, sosialisasi peraturan dan undang undang yang berkenaan dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pengamatan di lapangan pada umumnya FKUB di daerah masih lebih banyak terfokus pada pemberian rekomendasi terhadap permohonan pendirian rumah ibadat padahal tugas itu lebih bersifat insidental dibanding dengan tugas FKUB yang berlangsung secara berkesinambungan sebagaimana disinggung di atas. Untuk itulah perlu disusun program kerja FKUB sebagai pedoman dalam pengembangan kinerja FKUB daerah.


A. Pelaksanaan Dialog
Meningkatkan frekwensi pertemuan baik terjadwal maupun tidak terjadwal di kalangan anggota FKUB yang bertujuan untuk mempersatukan visi dan misi yang diemban oleh FKUB.
Menyusun topik-topik pembahasan tentang berbagai persoalan yang muncul baik lingkup daerah, nasional maupun internasional dan apabila dipandang perlu mempublikasikan hasil dialog itu kepada media massa agar masyarakat memiliki paduan dalam mengambil sikap terhadap berbagai persoalan aktual.
Bekerjasama dengan majelis-majelis agama, untuk melakukan dialog internal umat beragama agar terjembataninya perbedaan untuk kebersamaan yang berkaitan dengan pemahaman dasar akidah/teologi.
Membangun semangat kebersamaan agar wakil suatu agama yang menjadi anggota FKUB hendaknya diakui sebagai wakil dari semua unsur kelompok agama yang bersangkutan.
Bersama-sama dengan masyarakat melakukan dialog tentang topik-topik tertentu yang dimiliki oleh semua agama sehingga dapat dibangun suatu wawasan pemahaman yang luas mengenai konsep suatu agama tentang hal-hal tertentu.
Mendorong terwujudnya saling komunikasi antar pemuka agama baik yang berada di dalam maupun di luar FKUB sehingga masing-masing pemuka agama dapat memahami aspirasi dari masing-masing kelompok agama.
Mengadakan dialog di kalangan kelompok sosial seperti generasi muda dan wanita untuk membangun rasa tanggung jawab bersama terhadap kerukunan umat beragama.
Mengadakan dialog dengan pejabat pemerintah di daerah agar kehadiran pemuka agama dapat menjadi rujukan masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan sosial, politik, ekonomi, pendidikan, hukum dan sebagainya.
Mengadakan dialog dengan stake holder dalam upaya membangun kebersamaan guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang rukun dalam bidang ipoleksosbud hankam.
10. Mengadakan dialog dengan pimpinan pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai pendidikan tinggi untuk mensosialisasikan gerakan kerukunan umat beragama di lingkungan lembaga-lembaga pendidikan.
11. Membangun komunikasi dialogis dengan LSM Kerukunan umat beragama yang ada di daerah masing-masing untuk membangun kerjasama dalam pemeliharaan kerukunan terutama dalam melaksanakan fungsi FKUB.

B. Menampung Aspirasi
Melakukan kunjungan kepada tingkat kecamatan, kelurahan/desa guna mendengar aspirasi masyarakat terhadap kondisi kehidupan umat beragama.
Melakukan pendataan tentang perkembangan tempat-tempat ibadah yang belum mendapatkan izin: membangun dan menempati bangunan yang bukan rumah ibadat., dan berupaya mencari solusi penyelesaiannya.
Melakukan kliping berita di surat kabar baik daerah maupun nasional tentang berbagai surat pembaca, komentar yang berkaitan dengan persoalan-persoalan keagamaan di daerah.
Menampung aspirasi umat beragama tentang kondisi penyiaran agama yang tidak sejalan dengan semangat kerukunan umat beragama.
Menampung aspirasi kelompok umat beragama yang mengalami kesulitan untuk mendirikan rumah ibadat yang memerlukan bantuan FKUB untuk memfasilitasinya.
Menampung aspirasi aparat pemerintah terhadap adanya kelompok keagamaan yang tidak mematuhi PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 yang berkenaan dengan berdirinya bangunan-bangunan liar mengatasnamakan rumah ibadat.
Menampung aspirasi kelompok-kelompok agama minoritas agar mereka terpenuhi hak-haknya dalam melakukan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
Menampung aspirasi umat beragama agar memperoleh pelayanan barang-barang konsumsi halal yang tidak tercampur dengan unsur-unsur haram.
Menampung aspirasi umat beragama yang ingin menonjolkan identitas agamanya, sehingga tidak menimbulkan polarisasi.
10. Menampung aspirasi umat beragama terhadap kekhawatiran penyebaran gerakan sempalan yang mengatasnamakan aliran keagamaan tertentu yang dapat merusak keharmonisan hubungan umat beragama.
C. Menyalurkan Aspirasi
Membangun jaringan komunikasi antara FKUB dengan Pemerintah Daerah.
Mendorong Bupati/Walikota agar dapat memberikan respon terhadap permohonan izin pendirian rumah ibadat selambat-lambatnya 90 hari dihitung pada hari pertama panitia pendirian rumah ibadat telah melengkapi semua persyaratan.
Menyalurkan aspirasi umat beragama yang merasa terganggu kegiatan keagamaannya oleh suatu kelompok agama tertentu melalui jalan musyawarah.
Menyalurkan aspirasi masyarakat umat beragama yang merasa terganggu dengan berbagai perilaku sebagian anggota masyarakat seperti perjudian, perampokan, penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya.
Menyalurkan aspirasi umat beragama agar masing-masing dapat merayakan hari besar keagamaan yang secara kebetulan terjadi bersamaan waktunya.
Memfasilitasi aspirasi umat beragama untuk memperoleh kemudahan dalam penyediaan tempat pemakaman umatnya.
Membantu terselenggaranya acara penelaahan kitab suci masing-masing agama dalam rangka memperluas kesempatan pemahaman dan penghayatan terhadap ajaran agama masing-masing.
D. Sosialisasi Peraturan/Perundangan-undangan
Ikut mensosialisasikan kepada masyarakat tentang PNPS No. 1 Tahun 1965; SKB Menag dan Mendagri No. 70 Tahun 1977; SKB No. 1 Tahun 1979; PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006; PP No. 55 Tahun 2007.
Melanjutkan sosialisasi kepada instansi pemerintahan terutama kepada para Camat dan Lurah/Kepala Desa agar mereka dapat memenuhi tanggung jawabnya dalam memelihara kerukunan.



E. Pemberdayaan Masyarakat
Merumuskan upaya mengatasi persoalan kemiskinan yang dapat mengganggu kerukunan hidup umat beragama melalui upaya membangun kemitraan dengan instansi terkait beserta lemabag-lembaga sosial lainnya.
Ikut mendorong upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui lembaga-lembaga pendidikan yang berguna untuk menghindarkan masyarakat agar tidak mudah terkena provokasi oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab.
Mendorong instansi terkait serta kelompok pengusaha untuk mengatasi persoalan pengangguran yang berpeluang terkena upaya saling mempertentangkan umat beragama.
Ikut melakukan penyadaran terhadap masyarakat terhadap makna positif kegiatan berdemokrasi melalui penyaluran hak suara dalam setiap pemilihan umum dan pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPR, DPD dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.
Ikut mendorong umat beragama untuk selalu mentaati ketentuan perundang-undangan guna terwujudnya kehidupan umat beragama yang tertib dan berdisiplin.
Mendorong umat beragama untuk mengintegrasikan semangat keberagaman dengan kebangsaan sehingga keduanya dapat berjalan secara seimbang.
Mendorong umat beragama untuk memiliki etos kerja sehingga dapat mensinergikan antara kegiatan ibadah keagamaan dengan semangat etos kerja.
Ikut memperkuat ketahanan budaya umat beragama agar memiliki jati diri bangsa agar mampu melakukan proses seleksi terhadap penetrasi budaya asing sehingga dapat mengambil nilai positif dari budaya asing.
Mendorong umat beragama untuk memiliki ketahanan moral dalam memasuki proses globalisasi.
Ikut mendorong terjadinya proses integrasi umat beragama untuk menuju penguatan terhadap empat pilar kekuatan bangsa Indonesia yaitu: Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tungal Ika, dan, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

-------------****---------------

Draft Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FKUB di Indonesia Hasil Rakornas Bandung tgl 8/8/2008

Pada Rapat Kordinasi Nasional FKUB se-Indonesia yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 7 dan 8 Agustus 2008, Komisi A sepakat untuk tidak sepakat dalam menentukan kelembagaan FKUB. Ada dua pendapat dalam Komisi A. Pendapat pertama yang mengatakan bahwa FKUB membutuhkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FKUB untuk mengatur urusan-urusan kelembagaan FKUB. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa FKUB membutuhkan kerangka dasar Pedoman Tata Kerja Kelembagaan FKUB. Sedangkan saya berpendapat bahwa untuk mengatur mengenai kelembagaan FKUB itu sendiri maka FKUB membutuhkan Pedoman Tata Kerja Kelembagaan FKUB.

Komisi A menyerahkan kepada Pemerintah Pusat Republik Indonesia untuk memutuskan apakah FKUB di setiap kabupaten/kota dan provinsi akan menggunakan pedoman tata kerja kelembagaan FKUB atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga FKUB.


DRAFT RAKORNAS FKUB
(Rumusan Komisi A)
Tanggal 7-8-08

ANGGARAN DASAR
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA


PEMBUK
BAB I
NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN
Pasal 1
Nama
Organisasi Ini bernama Forum Kerukunan Umat Beragama disingkat FKUB.
Pasal 2
Waktu
FKUB ini didirikan pada tanggal 21 Maret 2006 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
Pasal 3
Kedudukan
(1) FKUB berkedudukan di provinsi, kabupaten dan kota di seluruh wilayah Republik Indonesia.
(2) FKUB apabila dianggap perlu, dapat dibentuk di tingkat kecamatan.
Pasal 4
Pembentukan
Pembentukan FKUB dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.
BAB II
ASAS, SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 5
Asas
Forum Kerukunan Umat Beragama ini berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 6
Sifat
(1) FKUB bersifat independent;
(2) FKUB provinsi dan FKUB kabupaten/kota memiliki hubungan yang bersifat kunsultatif & koordinatif.

Pasal 7
Tujuan
Organisasi ini bertujuan untuk memelihara dan mengembangkan kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarkat, berbangsa dan bernegara.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 8
Tugas
(1) FKUB Provinsi mempunyai tugas menampung aspirasi, melakukan dialog, dan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan, pemuka agama dan/atau tokoh masyarakat serta memberikan masukan kepada Gubernur sebagai bahan kebijakan;
(2) FKUB Kabupaten/Kota mempunyai tugas menampung aspirasi, melakukan dialog, dan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan, pemuka agama dan/atau tokoh masyarakat serta memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadat kepada Bupati/Walikota sebagai bahan kebijakan;
(3) FKUB Provinsi, Kabupaten/Kota mengadakan pertemuan minimal 3 bulan sekali guna pertukaran informasi tentang program dan permasalahan-permasalahan yang telah terjadi.
Pasal 9
Fungsi FKUB Provinsi
(1) FKUB memberikan saran dan pendapat dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan kerukunan dan kesejahteraan umat beragama kepada Gubernur;
(2) Memfasilitasi hubungan kerja antara Pemerintah Daerah dengan majelis-majelis agama;
(3) Menyalurkan aspirasi Umat beragama kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah;
(4) Membantu Pemerintah dalam menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan kerukunan Umat beragama;
(5) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kerukunan umat beragama.
Pasal 10
Fungsi FKUB Kabupaten/Kota
(1) FKUB memberikan saran dan pendapat dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan kerukunan dan kesejahteraan umat beragama kepada Bupati/Walikota;
(2) Memfasilitasi hubungan kerja antara Pemerintah Daerah dengan majelis-majelis agama;
(3) Menyalurkan aspirasi umat beragama kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah;
(4) Membantu Pemerintah dalam menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan kerukunan Umat beragama;
(5) Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah, dan memberikan pendapat tertulis untuk izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadah selama 2 (dua) tahun yang diberikan oleh bupati/walikota;
(6) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kerukunan umat beragama.
BAB IV
KEANGGOTAAN, MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN
Pasal 11
Keanggotaan
(1) Keanggotaan FKUB adalah pemuka-pemuka agama setempat;
(2) Anggota FKUB Provinsi maupun Kabupaten/Kota adalah pengurus FKUB;
(3) Jumlah anggota FKUB provinsi paling banyak 21 orang dan jumlah anggota FKUB kabupaten/kota paling banyak 17 orang;
(4) Komposisi keanggotaan FKUB provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di provinsi dan kabupaten/kota.
(5) Setelah menentukan 6 orang perwakilan dari setiap agama untuk menjadi anggota FKUB. Sisa keanggotaan FKUB ditentukan secara proporsional. Penentuan secara proporsional 15 orang anggota FKUB di provinsi berarti seorang anggota FKUB sama dengan 4,76% dan 11 orang anggota FKUB di kabupaten/kota berarti seorang anggota FKUB kabupaten/kota sama dengan 5,88%.
Pasal 12
Masa Bakti Keanggotaan
Masa bakti keanggotaan FKUB selama 5 (lima) tahun.


Pasal 13
Pemberhentian, Penggantian Keanggotaan
(1) Keanggotaan FKUB berakhir karena:
a. Berhalangan tetap/meninggal dunia;
b. Atas permintaan sendiri;
c. Diberhentikan atas dasar keputusan rapat anggota;
d. Habis masa bakti keanggotaannya.
(2) Diberhentikan atas dasar keputusan rapat anggota:
a. Mencalonkan diri menjadi calon legislatif maupun kepala daerah dan wakil kepala daerah;
b. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FKUB dan peraturan Forum Kerukunan Umat Beragama;
c. Tidak menjalankan tugas organisasi selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut;
d. Melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.
Pasal 14
Penggantian Keanggotaan
(1) Penggantian keanggotaan atas usul Majelis Agama yang anggotanya berhenti atau diberhentikan;
(2) Penggantian keanggotaan dapat dilakukan oleh anggota FKUB yang diusulkan dari pemuka-pemuka agama setempat.

BAB V
STRUKTUR ORGANISASI, KEPENGURUSAN DAN KESEKRETARIATAN
Pasal 15
Struktur Organisasi
Struktur organisasi FKUB Provinsi, Kab/Kota terdiri dari Dewan Penasehat dan Pengurus merangkap anggota, serta kesekretariatan.
Pasal 16
Dewan Penasehat Provinsi
Dewan penasehat FKUB Provinsi sebagaimana dimaksud pasal 15 ditetapkan oleh gubernur dengan susunan keanggotaan:
(1) Ketua adalah Wakil Gubernur;
(2) Wakil Ketua adalah Kanwil Departemen Agama;
(3) Sekretaris adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya Provinsi;
(4) Anggota penasehat adalah Pimpinan Instansi terkait.
Pasal 17
Dewan Penasehat Kab/Kota
Dewan penasehat FKUB kab/kota sebagaimana dimaksud pasal 15 ditetapkan oleh bupati/walikota dengan susunan keanggotaan:
(1) Ketua adalah Wakil Bupati/Wakil Walikota;
(2) Wakil Ketua adalah Kepala Kantor Agama Kab/Kota;
(3) Sekretaris adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya kab/kota;
(4) Anggota adalah Pimpinan Instansi terkait.
Pasal 18
Kepengurusan
Pengurus FKUB Provinsi, Kab/Kota terdiri atas 1 (satu) orang Ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris dan 1 (satu) orang bendahara yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.
Pasal 19
Kesekretariatan
(1) Sekretariat FKUB terdiri dari seorang kepala dan dibantu staf keuangan dan administrasi yang diatur berdasarkan Peraturan Gubernur, Bupati/Walikota;
(2) Tugas dan tanggung jawab sekretariat ditetapkan dan diatur oleh pengurus FKUB.
BAB VI
KEUANGAN
Pasal 20
(1) Sumber Pembiayaan FKUB Berasal Dari Anggaran Pemerintah Daerah;
(2) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
ASET
Pasal 21
Aset Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) diperoleh dari Pemerintah dan/atau pihak lain yang sah.

BAB VIII
P E N U T U P
Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Organisasi FKUB ini akan diatur dalam peraturan pengurus.












DRAFT RAKORNAS FKUB
(KESBANGPOL)
Tanggal 31-7-08

ANGGARAN RUMAH TANGGA
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)

BAB I
KEDUDUKAN
Pasal 1
Apabila dianggap perlu, pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan FKUB di tingkat kecamatan untuk kepentingan harmonisasi dan dinamisasi kerukunan umat beragama.
BAB II
SIFAT
Pasal 2
(1) FKUB bersifat independent dan tidak berafiliasi kepada salah satu partai politik manapun;
(2) Hubungan FKUB Provinsi dengan FKUB kab/kota bersifat konsultatif dan koordinatif;
(3) Hubungan FKUB kab/kota dengan FKUB Kecamatan bersifat hierarkis;
(4) FKUB Provinsi dapat bertukar informasi dengan FKUB Provinsi lainnya;
(5) FKUB kab/kota dapat bertukar informasi dengan FKUB Kabupaten/Kota di wilayah Provinsinya.
BAB III
TUGAS
Pasal 3
(1) FKUB Provinsi, Kabupaten/Kota bertugas menyusun program kegiatan dalam rangka pertukaran informasi untuk memberikan masukan kepada Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama dan mengadakan pertemuan dengan pengurus/anggota FKUB triwulanan (3 bulan) sekali;
(2) FKUB Provinsi mempunyai tugas:
a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur;
d. Menginventarisasi permasalahan kehidupan kerukunan umat beragama di tingkat kabupaten/kota;
e. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.
(3) FKUB Kabupaten/Kota;
a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota;
d. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah, dan memberikan pendapat tertulis untuk izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadah yang diberikan oleh bupati/walikota;
e. Memberikan pendapat atau saran dalam hal penyelesaian perselisihan pendirian rumah ibadat kepada bupati/walikota;
f. Menginventarisasi permasalahan kehidupan kerukunan umat beragama di tingkat kecamatan, dan/atau kelurahan/desa yang tidak memiliki FKUB Kecamatan;
g. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

(4) FKUB Kecamatan;
a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk informasi sebagai bahan masukan FKUB kab/kota;
d. Memberikan pendapat atau saran dalam hal penyelesaian perselisihan pendirian rumah ibadat kepada FKUB kab/kota;
e. Menginventarisasi dan melaporkan permasalahan kehidupan kerukunan umat beragama di tingkat kelurahan dan desa kepada FKUB Kabupaten/kota;
f. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

BAB IV
DEWAN PENASEHAT DAN KESEKRETARIATAN
Pasal 4
Dewan Penasehat
(1) Yang dimaksud dengan Dewan Penasehat FKUB ditetapkan berdasarkan peraturan Gubernur, Bupati/Walikota;
(2) Fungsi Dewan Penasehat FKUB Provinsi Kab/Kota adalah memberdayakan FKUB;
(3) Dewan Penasehat FKUB Provinsi, Kab/kota sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh gubernur, bupati/walikota dengan susunan keanggotaan:
a. Ketua adalah Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota.
b. Wakil Ketua adalah Kanwil Departemen Agama, Kepala Kantor Agama Kab/Kota
c. Sekretaris adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau dengan sebutan lainnya Provinsi, Kab/Kota.
d. Anggota adalah Pimpinan Instansi terkait.
Pasal 5
Kesekretariatan
(1) Dewan Penasehat FKUB dalam menjalankan fungsi fasilitasi dan kegiatannya, menetapkan kesekretariatan FKUB;
(2) Kesekretariatan berfungsi sebagai penyelenggara kegiatan administrasi dan keuangan FKUB Provinsi, Kab/Kota;
(3) Kesekretariatan FKUB bisa terdiri dari kepala kesekretariatan, staf keuangan dan administrasi, yang ditetapkan Dewan Penasehat FKUB;
(4) Ketentuan dan mekanisme kesekretariatan diatur berdasarkan keputusan Dewan Penasehat FKUB.

BAB V
STRUKTUR ORGANISASI, KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN
Pasal 6
Struktur Organisasi
(1) FKUB merupakan sebuah forum/wadah yang dibentuk untuk menampung seluruh aspirasi kepentingan umat beragama dan kerukunan umat beragama;
(2) FKUB Dalam menjalankan tugasnya difasilitasi sebagaimana pasal 5 ayat (2) dan (4).

Pasal 7
Kepengurusan
(1) Dalam menetapkan kepengurusan FKUB Provinsi, Kab/Kota dibentuk formatur berdasarkan keputusan musyawarah anggota;
(2) Pengurus FKUB Provinsi, Kab/Kota dipilih berdasarkan rapat pengurus/anggota;
(3) Pengurus FKUB sebagaimana disebutkan pada pasal 18 Anggaran Dasar terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris dan 1 (satu) orang bendahara yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.
Pasal 8
Keanggotaan
(1) Anggota FKUB berasal dari pemuka-pemuka agama setempat;
(2) Anggota FKUB Provinsi, berjumlah 21 (dua puluh satu) orang yang dipilih berdasarkan musyawarah pemuka-pemuka agama setempat;
(3) Anggota FKUB Kabupaten/Kota, berjumlah 17 (tujuh belas) orang yang dipilih berdasarkan musyawarah pemuka-pemuka agama setempat;
(4) Anggota FKUB Provinsi, Kab/Kota mempunyai hak dipilih dan memilih, sebagai pengurus FKUB Provinsi, Kab/Kota;
(5) Untuk menentukan jumlah anggota FKUB Provinsi, Kab/Kota maka masing-masing agama diwakili oleh 1 (satu) orang terlebih dahulu sehingga terdapat 6 (enam) orang mewakili 6 (enam) agama;
(6) Untuk menentukan kekurangan sehingga berjumlah 21 (dua puluh satu) untuk provinsi dan 17 (tujuh belas) untuk kab/kota ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat jo Anggaran Dasar FKUB Pasal 11 ayat (5).

BAB VI
TATA ADMINISTRASI DAN ATRIBUT

Pasal 9
Tata Administrasi
Tata administrasi umum dan keuangan FKUB dan Dewan Penasehat FKUB diatur oleh peraturan gubernur.
Pasal 10
Atribut
Desain Logo, lambang, bendera, kops surat, stempel, papan nama, sepanduk, dan bendera FKUB ditentukan secara nasional.

BAB VII
Pasal 11
PELAKSANA HARIAN

(1) Pelaksana Harian terdiri dari:
a. Ketua dan wakil ketua;
b. Sekretaris dan wakil sekretaris.
(2) Tugas Pelaksana Harian adalah:
a. Memimpin dan melaksanakan tugas sehari-hari;
b. Menyiapkan bahan-bahan musyawarah dan rapat-rapat;
c. Menyampaikan informasi kepada pemerintah dan umat secara timbal balik serta mengadakan kosultasi dan koordinasi dengan pemerintah dan umat;
d. Mengusulkan pemberhentian dan pengangkatan anggota FKUB yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (2).
(3) Tugas Unsur Pelaksana Harian adalah:
a. Ketua dan Wakil ketua memimpin kelancaran kegiatan sehari-hari, serta bertanggung jawab terhadap kinerja FKUB;
b. Sekretaris bertanggung jawab dalam bidang administrasi, dan mengkordinir serta mengarahkan keskretariatan, dan urusan operasional FKUB;
c. Sekretaris membantu tugas-tugas ketua dan wakil ketua FKUB;
d. Bendahara bertugas untuk mengelola keuangan dengan prinsip-prinsip keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
BAB VIII
Pasal 12
MUSYAWARAH, RAPAT-RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
(1) Rapat Kerja bertujuan antara lain:
· Menyusun program kerja tahunan;
· Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan program tahun sebelumnya.
(2) Keputusan yang diambil FKUB melalui musyawarah dan mufakat, serta tidak melalui voting.
BAB IX
PENGELOLAAN PENDANAAN
Pasal 13
Pengelolaan dana Sumber lain yang sah, dapat dipergunakan untuk keperluan sebagai berikut:
a. Pemberdayaan Umat Beragama;
b. Bantuan Sosial/Bencana Alam;
c. Pendidikan;
d. Kesehatan;
e. Pembangunan Sektor Riil (Pertanian, Perkebunan, Perternakan, Perikanan, dll);
f. Pengembangan Bantuan Nonformal/Usaha Kecil/Modal Kerja;
g. Dan Lain-Lain Dalam Rangka Ketahanan: Pangan, Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Bangsa Untuk Memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

BAB IX
Pasal 14
ASET
(1) Aset Forum Kerukunan Umat Beragama yang diperoleh dari Pemerintah maupun pihak lain yang sah wajib dipelihara;
(2) Pemeliharaan kantor beserta inventaris kantor dibiayai oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
BAB X
Pasal 16
PENUTUP
(1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan ditentukan oleh rapat pengurus/keanggotaan FKUB dan disahkan dalam rapat pleno;
(2) Anggaran Rumah Tangga ini disahkan oleh rapat Pleno Rakornas FKUB pada tanggal …….. 2008, di..........



LEMBAR KERJA KOMISI A

ANGGARAN DASAR
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)

BAB I
NAMA DAN KEDUDUKAN
Pasal 1
Nama
Organisasi ini bernama Forum Kerukunan Umat Beragama disingkat FKUB.
Pasal 2
Kedudukan
(1) FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten dan kota
(2) FKUB dapat dibentuk di tingkat kecumatan dan kelurahan/desa untuk kepentingan dinamisasi kerukunan, tetapi tidak memiliki tugas formal sebagaimana FKUB tingkat provinsi, kabupaten/kota.
(3) Pembentukan FKUB dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.
(4) FKUB provinsi dan FKUB kabupaten/kota memiliki hubungan yang bersifat kunsultatif.
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Asas dan Tujuan
(1) Organisasi ini berasaskan Pancasila
(2) Organisasi ini bertujuan untuk memelihara dan mengembangkan kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarkat, berbangsa dan bernegara.

BAB III
SIFAT DAN STATUS
Pasal 1
Sifat
(1) FKUB bersifat independent dan tidak berafiliasi kepada salah satu organisasi social politik.
(2) FKUB tidak melakukan kegiatan operasional kecuali yang menyangkut dengan pelaksanaan tujuan dan tugasnya.
(3) FKUB bukan lembaga perwakilan.
(4) FKUB merupakan sebuah forum/wadah yang dibentuk untuk menampung seluruh aspirasi kepentingan umat beragama dan pemberdayaan umat.

Pasal 2
Status
Organisasi ini berstatus sebagai partner pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, sehingga dapat melakukan tugas dan fungsi dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.
BAB III
TUGAS
(1) FKUB Provinsi mempunyai tugas:
f. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat
g. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat.
h. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur; dan
i. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.
(2) FKUB Kabupaten/Kota
g. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat.
h. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat.
i. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota.
j. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.
k. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah, dan memberikan pendapat tertulis untuk izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadah yang diberikan oleh bupati/walikota.
l. memberikan pendapat atau saran dalam hal penyelesaian perselisihan pendirian rumah ibadat kepada bupati/walikota.

BAB IV
KEANGGOTAAN

(1) Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama yaitu tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.
(2) Jumlah anggota FKUB provinsi paling bnyak 21 orang dan jumlah anggota FKUB kabupaten/kota paling banyak 17 orang.
(3) Komposisi keanggotaan FKUB provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di provinsi dan kabupaten/kota.

RUU Pornografi Menimbulkan Delik Pidana Yang Sulit Diperhitungkan

PEMBATASAN-PEMBATASAN NEGARA
DALAM RUANG PRIVAT
Tinjauan Yuridis Rancangan Undang-Undang
Pornografi
- Vera W Soemarwi -

I. Pendahuluan

Keresahan sebagian masyarakat akan meningkatnya tingkat kejahatan a-susila dewasa ini disebabkan oleh maraknya tayangan-tayangan pornografi dan pornoaksi diberbagai media yang sangat mudah dapat diperoleh. Keresahan sebagaian masyarakat ini kemudian direspon oleh pemerintah dengan memberikan sebuah solusi yang tidak tepat yaitu dengan merancang sebuah undang-undang tentang Pornografi. Kami memandang berbagai kelemahan dalam rancangan undang-undang pornografi.

II. Tanggapan Umum RUU Pornografi:

a. hak mengembangkan seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya sebagaimana diatur dalam pasal 28 huruf C ayat (1) UUD’45 telah dipasung oleh pemerintah melalui berbagai cara salah satunya yaitu RUU Pornografi;
b. hak kemerdekaan pikiran yang merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan diatur dalam pasal 28 huruf I ayat (1) telah dirampas oleh Pemerintah dengan prinsip-prinsip penilaian secara subyektif terhadap hasil buah pikir warganya;
c. indentitas budaya dan hak masyarakat tradisional yang dilindungi oleh Negara melalui pasal 28 huruf I ayat (3) UUD’45 akan dicabut oleh RUU Pornografi dan digantikan dengan tindakan mengkriminalisasikan secara legalistic oleh pemerintah;
d. Negara telah merampas “hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” sebagaimana dilindungi dalam pasal 28 huruf F UUD’45 justru dijadikan dasar hukum pembentukan RUU Pornografi. Dasar hukum yang digunakan dalam RUU ini akan membuktikan bahwa tindakan pemerintah yang tidak professional dan melanggar azas-azas pemerintahan yang baik;
e. definisi yang tidak jelas, mengaburkan batas antara pornografi sendiri dengan erotika dan kecabulan;
f. definisi tentang media tidak jelas, selain itu unsur publikasi sebagai syarat pornografi berimplikasi bahwa pornografi yang tidak dipublikasikan adalah bukan termasuk pornografi dalam RUU ini;
g. kriminalisasi terhadap korban, tanpa melihat konteks sosial ekonomi dimana perempuan dan anak rentan terjerat menjadi objek pornografi (dalam arus traficking);
h. RUU pornografi juga tidak membahas pornografi sebagai isu kekerasan terhadap perempuan;
i. barang-barang pornografi yang terbatas;
j. karya seni yang dibatasi hanya bisa disaksikan pada ruang yang sangat terbatas yaitu di tempat pertunjukkan seni; dan
k. delik/sanksi tidak sensitive terhadap korban.

III. Tanggapan Pada Pertimbangan:

1. pada konsideran huruf a sampai e tidak mempunyai dasar hukum yang tepat;
2. dasar hukum tidak tepat;
i. pasal 28 F UUD’45 yang mengatur mengenai “hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” justru bertentangan dengan RUU ini dari pasal 1 sampai dengan pasal 90.
ii. pasal 29 UUD’45 tidak menegaskan bahwa Negara harus tunduk pada aturan-aturan agama tertentu dan melindungi kepentingan satu agama tertentu. Batasan-batasan antara norma agama yang satu dengan batasan-batasan antara norma agama yang lain berbeda, Negara tidak bisa membentuk sebuah rancangan undang-undang seperti RUU ini hanya mempertimbangkan batasan-batasan norma-norma agama tertentu.
IV. Sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai pornografi sehingga RUU Pornografi tidak diperlukan;
1. jika pornografi muncul di media, bisa menggunakan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers atau
2. UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dalam salah satu ketentuan di dalam UU No. 32 Tahun 2002 mengatur bahwa lembaga penyiaran harus menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral dan kesusilaan.
3. jika ada di sinetron atau film, bisa menggunakan UU No 8 Tahun 1992 tentang Perfilman. Disamping itu, KUHP juga bisa digunakan.
4. Pasal 281 KUHP mengenai kejahatan terhadap kesusilaan dan pasal 282 KUHP menyebutkan larangan menyebarkan sesuatu yang membangkitkan birahi remaja..
5. jika mengenai pornoaksi, pornografi ataupun kejahatan kesusilaan, sebenarnya telah relatif terperinci diatur dalam RUU KUHP. Paling tidak ada 24 pasal dalam RUU KUHP, mulai dari Pasal 411 hingga Pasal 435 di bawah Bab XV tentang Tindak Pidana Kesusilaan, yang mengatur hal tersebut.

Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta diatas maka kami menolak RUU Pornografi.